1 ) Hasil Unas Batal Jadi Prasyarat Ikut SNM PTN
Dana Seleksi Masuk Kampus Negeri Rp 170 M
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 07:45:00
JOGJA - Panitia pusat seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN) menolak menggunakan nilai ujian nasional (unas) sebagai satu-satunya acuan untuk menerima mahasiswa baru. Sistem penerimaan mahasiswa tahun ini dipastikan tetap sama dengan tahun sebelumnya. Sekretaris SNM PTN Prof Rochmat Wahab mengatakan, nilai unas selama ini memang dijadikan prasyarat masuk PTN. Siswa yang tidak lulus unas tidak bisa mendaftar ke universitas negeri meski dinyatakan sudah diterima lewat jalur undangan. "Selama ini, (nilai) unas merupakan prasyarat menjadi peserta SNM PTN. Tetapi, untuk lolos tidaknya, tetap harus tes tulis," katanya kemarin (21/1). Pertimbangannya, terang dia, validitas hasil unas hingga kini masih diragukan mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kerap merilis wilayah yang tingkat kejujurannya rendah. Menurut dia, nilai siswa Jogja yang masuk kategori tinggi tingkat kejujuran tidak bisa dibandingkan dengan nilai siswa dari wilayah yang masuk daftar hitam.
...dst
2 ) Lagi, Mendikbud Tegaskan UN Bisa Gantikan SNMPTN
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 | 18:28 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan, bahwa ujian nasional (UN) bisa menggantikan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Hanya, syaratnya UN harus sudah diterima oleh kalangan perguruan tinggi sebagai sarana untuk seleksi masuk PTN. "Kalau integrasi sudah terjadi antara SD, SMP, dan SMA, maka ke depan juga perlu ada integrasi dari SMA ke PTN, sehingga jenjang dari SD ke PTN akan nyambung," kata Nuh usai meresmikan Gedung AJ Teknik Elektronika ITS Surabaya, Sabtu (21/1/2012). Didampingi Rektor ITS Surabaya Prof Triyogi Yuwono, Nuh menjelaskan, integrasi dari SMA ke PT akan dilakukan dengan mendesain UN menjadi syarat masuk PTN. Namun, integrasi itu membutuhkan perlu tiga syarat.
...dst
3 ) Rektor UI Siap Diperiksa KPK
Bantah Lalai dalam Kelola Aset
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 07:17:00
DEPOK- Kisruh pengelolaan keuangan kampus yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 42 miliar membuat Universitas Indonesia kembali menjadi sorotan. Atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Soemantri menyatakan akan segera mempelajari hasil audit tersebut. Rusliwa pun mengaku siap menjalankan rekomendasi dari BPK tersebut. "Pertama kita akan pelajari apa temuan itu, karena kita baru terima salinannya Jumat pagi (20/1). Kedua, kita punya waktu 60 hari untuk memberikan klarifikasi sehingga bisa mendapatkan informasi yang seimbang. Rekomendasinya akan kita tindak lanjuti," jelas Gumilar di Auditorium Perpustakaan Terapung, Universitas Indonesia, Depok, kemarin (21/1). Gumilar menyatakan, audit BPK terkait pengelolaan keuangan tidak hanya dilakukan pada UI, melainkan pada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang lain. Dia pun menekankan pihaknya tidak pernah berniat menyalahi aturan pengelolaan keuangan di PTN pimpinannya tersebut.
...dst
4 ) Rektor UI Klarifikasi Tudingan BPK
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 | 21:04 WIB
DEPOK, KOMPAS.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri memberikan penjelasan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi kerugian negara puluhan miliar rupiah di UI. Gumilar menjelaskan, proyek kerja sama bangun guna serah tanah milik UI di Pegangsaan Timur (PGT) telah dilaksanakan sejak 1992. Ia menambahkan, Rektor UI yang menjabat saat itu melakukan kerjasama antara UI dengan pihak swasta yang membantu pembangunan asrama mahasiswa di kampus UI Depok. Menurut Gumilar, saat itu ada kemacetan pembangunan. Belum sempat dilanjutkan, proyek tersebut terpaksa kembali digantung karena pada 1997 Indonesia dihantam krisis ekonomi.
...dst
5 ) Kemendikbud Genjot Jumlah Sarjana Teknik hingga 15 Persen
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 07:48 WIB
SURABAYA--MICOM: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan jumlah sarjana/ahli teknik menjadi 15 persen pada 2015. Pasalnya, populasi mahasiswa teknik secara nasional masih 11 persen dari 5,2 juta mahasiswa. "Jadi jumlahnya akan dinaikkan empat persen atau setara dengan 200 ribu," kata Mendikbud Mohammad Nuh setelah meresmikan Gedung AJ Teknik Elektronika ITS Surabaya, Jawa Timur. Sabtu (21/1). Menurut dia, peningkatan jumlah sebanyak itu tidak mudah, karena ITS dan ITB paling banyak hanya bisa menambah 500-1.000 mahasiswa baru dalam setiap tahun, sehingga perlu ada upaya lain. "Caranya, kami akan mendirikan institut teknik yang baru pada 2012 yakni di Sumatra dan Kalimantan. ITS yang diminta menangani institut teknologi di Balikpapan, Kalimantan, sedangkan ITB di Sumatra," katanya. Ia memperkirakan kedua institut itu akan dapat diresmikan pada 2013. "Tidak hanya institut teknologi, kami juga akan membangun sejumlah politeknik di daerah strategis, terutama di kawasan perbatasan," katanya.
...dst
6 ) Siap Hadapi Kompetitor, Indonesia harus Tanamkan Budaya Saing
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 21:18 WIB
JAKARTA--MICOM: Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pentingnya bangsa Indonesia memiliki budaya saing. Hal ini sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi persaingan dan tantangan globalisasi dengan negara-negara lain. "Tantangannya, harus jadi berbudaya saing dan negara maritim. Karena dengan globalisasi harus bisa bersaing, maritimnya juga diperkuat. Tantangan masa depan jelas akan berbeda," ujarnya, dalam Orasi Kebudayaan di Jakarta Selatan, Sabtu (21/1). Sultan menyayangkan, meski merupakan bangsa besar, Indonesia tidak pernah mempunyai motivasi untuk bekerja keras. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga lebih mendahulukan aspek daratan. Padahal, dengan negara yang didominasi kepulauan, Indonesia seharusnya menguatkan maritim.
...dst
7 ) UMB berupaya Tumbuhkan Spirit Entrepreneur
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 22:03 WIB
JAKARTA--MICOM: Universitas Mercu Buana, Jakarta bersama kedutaan besar Amerika Serikat menggelar diskusi keterampilan dengan menghadirkan musisi muda, Emily Elbert. "Kedatangan Emily Elbert untuk memberi motivasi kepada mahasiswa terkait kesuksesannya dalam membuat lagu sendiri tanpa bantuan label," kata Kepala Biro Humas dan Care Universitas Mercu Buana, Irmulan Sati di Jakarta, Sabtu (21/1). Diskusi dengan tema Women In American Arts and Music With Emily Elbert melibatkan 450 mahasiswa dari enam fakultas, Jumat (20/1). Dengan cerita yang disampaikan Emily Elbert kepada mahasiswa diharapkan menumbuhkan semangat dalam keterampilan. "Targetnya adalah memberikan spirit entrepreneur kepada mahasiswa sehingga tidak sekadar belajar teori saja," katanya.
...dst
8 ) SMK Madiun berhasil rakit mini truk
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 21:23 WIB
Madiun (ANTARA News) - Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Madiun, Jawa Timur, berhasil merakit dua unit kendaraan jenis mini truk bertipe Esemka 1.5i berkapasitas mesin 1.500 cc. Kepala SMK Negeri 1 Kota Madiun, Sigit Dewantoro, Sabtu, mengatakan bahwa program perakitan ini merupakan bagian dari program pembelajaran untuk perakitan yang dicanangkan Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program perakitan ini sama dengan program yang dilakukan oleh SMK lain di berbagai daerah di Indonesia. "Beberapa SMK di Jawa Timur memang kebagian suku cadang untuk mini truk, sedangkan SMK di Jawa Tengah kebagian suku cadang mobil "Sport Utility Vehicle" (SUV). Selain itu, SMK di Jateng juga lebih dulu menerima suku cadang, sementara kami baru menerimanya akhir Desember 2011," ujar Sigit.
...dst
9 ) Negara Bisa Bangkrut Gara-gara PNS
Tunjangan Kinerja Sedot Rp 250 Triliun per Tahun
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 03:36:00
JAKARTA--Pemerintah pusat dan daerah harus serius melakukan efisiensi dalam berbagai hal. Diantaranya penghapusan honor-honor fiktif dan efisensi pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus melaksanakan e-procurement agar bisa menghemat anggaran 10 – 12 persen. "Kalau semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melaksanakan efisiensi (penghapusan honor fiktif dan pengadaan barang/jasa), dana APBN yang bisa dihemat akan sangat besar," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (21/1). Politisi PAN ini meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemda membentuk Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik (LPSE). Disamping melakukan tender secara elektronik dan secara keseluruhan melaksanakan e-government.
...dst
10 ) Masih Moratorium, Pemda Ngotot Minta Formasi
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 02:47:00
JAKARTA--Moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diberlakukan pemerintah sejak September 2011, ternyata tidak menyurutkan niat pemerintah daerah untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai. Sayangnya, kengototan pemda itu tidak dibarengi dengan kewajiban yang harus dijalankan, yakni penataan organisasi kepegawaiannya. "Memang tahun lalu praktis tidak ada formasi CPNS pascamoratorium CPNS yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah menghitung kebutuhan PNS berdasarkan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK). Namun dalam prakteknya, masih banyak daerah yang minta formasi tetapi belum menyertakan anjab dan ABK dengan benar," tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (21/1).
...dst
11 ) Seleksi CPNS Curang, Laporkan ke ICW
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 01:29:00
JAKARTA--Masyarakat diminta melaporkan kecurangan, penyalahgunaan wewenang serta tindak KKN dalam proses rekruitmen CPNS kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). Langkah tersebut menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar, merupakan salah satu upaya mewujudkan seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan dan akuntabel. "Kalau ingin hasil seleksi CPNS baik, prosesnya harus diperbaiki. Karena itu setiap kecurangan yang diketahui masyarakat, adukan saja ke ICW. Saya sudah membahas ini dengan pihak ICW dan mereka menyatakan siap menerima pengaduan berbagai kecurangan dalam seleksi CPNS," tegas Azwar di Jakarta, Sabtu (21/1).
...dst
Dana Seleksi Masuk Kampus Negeri Rp 170 M
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 07:45:00
JOGJA - Panitia pusat seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN) menolak menggunakan nilai ujian nasional (unas) sebagai satu-satunya acuan untuk menerima mahasiswa baru. Sistem penerimaan mahasiswa tahun ini dipastikan tetap sama dengan tahun sebelumnya. Sekretaris SNM PTN Prof Rochmat Wahab mengatakan, nilai unas selama ini memang dijadikan prasyarat masuk PTN. Siswa yang tidak lulus unas tidak bisa mendaftar ke universitas negeri meski dinyatakan sudah diterima lewat jalur undangan. "Selama ini, (nilai) unas merupakan prasyarat menjadi peserta SNM PTN. Tetapi, untuk lolos tidaknya, tetap harus tes tulis," katanya kemarin (21/1). Pertimbangannya, terang dia, validitas hasil unas hingga kini masih diragukan mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kerap merilis wilayah yang tingkat kejujurannya rendah. Menurut dia, nilai siswa Jogja yang masuk kategori tinggi tingkat kejujuran tidak bisa dibandingkan dengan nilai siswa dari wilayah yang masuk daftar hitam.
...dst
2 ) Lagi, Mendikbud Tegaskan UN Bisa Gantikan SNMPTN
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 | 18:28 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan, bahwa ujian nasional (UN) bisa menggantikan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Hanya, syaratnya UN harus sudah diterima oleh kalangan perguruan tinggi sebagai sarana untuk seleksi masuk PTN. "Kalau integrasi sudah terjadi antara SD, SMP, dan SMA, maka ke depan juga perlu ada integrasi dari SMA ke PTN, sehingga jenjang dari SD ke PTN akan nyambung," kata Nuh usai meresmikan Gedung AJ Teknik Elektronika ITS Surabaya, Sabtu (21/1/2012). Didampingi Rektor ITS Surabaya Prof Triyogi Yuwono, Nuh menjelaskan, integrasi dari SMA ke PT akan dilakukan dengan mendesain UN menjadi syarat masuk PTN. Namun, integrasi itu membutuhkan perlu tiga syarat.
...dst
3 ) Rektor UI Siap Diperiksa KPK
Bantah Lalai dalam Kelola Aset
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 07:17:00
DEPOK- Kisruh pengelolaan keuangan kampus yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 42 miliar membuat Universitas Indonesia kembali menjadi sorotan. Atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Soemantri menyatakan akan segera mempelajari hasil audit tersebut. Rusliwa pun mengaku siap menjalankan rekomendasi dari BPK tersebut. "Pertama kita akan pelajari apa temuan itu, karena kita baru terima salinannya Jumat pagi (20/1). Kedua, kita punya waktu 60 hari untuk memberikan klarifikasi sehingga bisa mendapatkan informasi yang seimbang. Rekomendasinya akan kita tindak lanjuti," jelas Gumilar di Auditorium Perpustakaan Terapung, Universitas Indonesia, Depok, kemarin (21/1). Gumilar menyatakan, audit BPK terkait pengelolaan keuangan tidak hanya dilakukan pada UI, melainkan pada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang lain. Dia pun menekankan pihaknya tidak pernah berniat menyalahi aturan pengelolaan keuangan di PTN pimpinannya tersebut.
...dst
4 ) Rektor UI Klarifikasi Tudingan BPK
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 | 21:04 WIB
DEPOK, KOMPAS.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri memberikan penjelasan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi kerugian negara puluhan miliar rupiah di UI. Gumilar menjelaskan, proyek kerja sama bangun guna serah tanah milik UI di Pegangsaan Timur (PGT) telah dilaksanakan sejak 1992. Ia menambahkan, Rektor UI yang menjabat saat itu melakukan kerjasama antara UI dengan pihak swasta yang membantu pembangunan asrama mahasiswa di kampus UI Depok. Menurut Gumilar, saat itu ada kemacetan pembangunan. Belum sempat dilanjutkan, proyek tersebut terpaksa kembali digantung karena pada 1997 Indonesia dihantam krisis ekonomi.
...dst
5 ) Kemendikbud Genjot Jumlah Sarjana Teknik hingga 15 Persen
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 07:48 WIB
SURABAYA--MICOM: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan jumlah sarjana/ahli teknik menjadi 15 persen pada 2015. Pasalnya, populasi mahasiswa teknik secara nasional masih 11 persen dari 5,2 juta mahasiswa. "Jadi jumlahnya akan dinaikkan empat persen atau setara dengan 200 ribu," kata Mendikbud Mohammad Nuh setelah meresmikan Gedung AJ Teknik Elektronika ITS Surabaya, Jawa Timur. Sabtu (21/1). Menurut dia, peningkatan jumlah sebanyak itu tidak mudah, karena ITS dan ITB paling banyak hanya bisa menambah 500-1.000 mahasiswa baru dalam setiap tahun, sehingga perlu ada upaya lain. "Caranya, kami akan mendirikan institut teknik yang baru pada 2012 yakni di Sumatra dan Kalimantan. ITS yang diminta menangani institut teknologi di Balikpapan, Kalimantan, sedangkan ITB di Sumatra," katanya. Ia memperkirakan kedua institut itu akan dapat diresmikan pada 2013. "Tidak hanya institut teknologi, kami juga akan membangun sejumlah politeknik di daerah strategis, terutama di kawasan perbatasan," katanya.
...dst
6 ) Siap Hadapi Kompetitor, Indonesia harus Tanamkan Budaya Saing
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 21:18 WIB
JAKARTA--MICOM: Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pentingnya bangsa Indonesia memiliki budaya saing. Hal ini sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi persaingan dan tantangan globalisasi dengan negara-negara lain. "Tantangannya, harus jadi berbudaya saing dan negara maritim. Karena dengan globalisasi harus bisa bersaing, maritimnya juga diperkuat. Tantangan masa depan jelas akan berbeda," ujarnya, dalam Orasi Kebudayaan di Jakarta Selatan, Sabtu (21/1). Sultan menyayangkan, meski merupakan bangsa besar, Indonesia tidak pernah mempunyai motivasi untuk bekerja keras. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga lebih mendahulukan aspek daratan. Padahal, dengan negara yang didominasi kepulauan, Indonesia seharusnya menguatkan maritim.
...dst
7 ) UMB berupaya Tumbuhkan Spirit Entrepreneur
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 22:03 WIB
JAKARTA--MICOM: Universitas Mercu Buana, Jakarta bersama kedutaan besar Amerika Serikat menggelar diskusi keterampilan dengan menghadirkan musisi muda, Emily Elbert. "Kedatangan Emily Elbert untuk memberi motivasi kepada mahasiswa terkait kesuksesannya dalam membuat lagu sendiri tanpa bantuan label," kata Kepala Biro Humas dan Care Universitas Mercu Buana, Irmulan Sati di Jakarta, Sabtu (21/1). Diskusi dengan tema Women In American Arts and Music With Emily Elbert melibatkan 450 mahasiswa dari enam fakultas, Jumat (20/1). Dengan cerita yang disampaikan Emily Elbert kepada mahasiswa diharapkan menumbuhkan semangat dalam keterampilan. "Targetnya adalah memberikan spirit entrepreneur kepada mahasiswa sehingga tidak sekadar belajar teori saja," katanya.
...dst
8 ) SMK Madiun berhasil rakit mini truk
Klik Disini
Sabtu, 21 Januari 2012 21:23 WIB
Madiun (ANTARA News) - Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Madiun, Jawa Timur, berhasil merakit dua unit kendaraan jenis mini truk bertipe Esemka 1.5i berkapasitas mesin 1.500 cc. Kepala SMK Negeri 1 Kota Madiun, Sigit Dewantoro, Sabtu, mengatakan bahwa program perakitan ini merupakan bagian dari program pembelajaran untuk perakitan yang dicanangkan Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program perakitan ini sama dengan program yang dilakukan oleh SMK lain di berbagai daerah di Indonesia. "Beberapa SMK di Jawa Timur memang kebagian suku cadang untuk mini truk, sedangkan SMK di Jawa Tengah kebagian suku cadang mobil "Sport Utility Vehicle" (SUV). Selain itu, SMK di Jateng juga lebih dulu menerima suku cadang, sementara kami baru menerimanya akhir Desember 2011," ujar Sigit.
...dst
9 ) Negara Bisa Bangkrut Gara-gara PNS
Tunjangan Kinerja Sedot Rp 250 Triliun per Tahun
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 03:36:00
JAKARTA--Pemerintah pusat dan daerah harus serius melakukan efisiensi dalam berbagai hal. Diantaranya penghapusan honor-honor fiktif dan efisensi pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus melaksanakan e-procurement agar bisa menghemat anggaran 10 – 12 persen. "Kalau semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melaksanakan efisiensi (penghapusan honor fiktif dan pengadaan barang/jasa), dana APBN yang bisa dihemat akan sangat besar," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (21/1). Politisi PAN ini meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemda membentuk Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik (LPSE). Disamping melakukan tender secara elektronik dan secara keseluruhan melaksanakan e-government.
...dst
10 ) Masih Moratorium, Pemda Ngotot Minta Formasi
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 02:47:00
JAKARTA--Moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diberlakukan pemerintah sejak September 2011, ternyata tidak menyurutkan niat pemerintah daerah untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai. Sayangnya, kengototan pemda itu tidak dibarengi dengan kewajiban yang harus dijalankan, yakni penataan organisasi kepegawaiannya. "Memang tahun lalu praktis tidak ada formasi CPNS pascamoratorium CPNS yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah menghitung kebutuhan PNS berdasarkan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK). Namun dalam prakteknya, masih banyak daerah yang minta formasi tetapi belum menyertakan anjab dan ABK dengan benar," tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (21/1).
...dst
11 ) Seleksi CPNS Curang, Laporkan ke ICW
Klik Disini
Minggu, 22 Januari 2012 , 01:29:00
JAKARTA--Masyarakat diminta melaporkan kecurangan, penyalahgunaan wewenang serta tindak KKN dalam proses rekruitmen CPNS kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). Langkah tersebut menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar, merupakan salah satu upaya mewujudkan seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan dan akuntabel. "Kalau ingin hasil seleksi CPNS baik, prosesnya harus diperbaiki. Karena itu setiap kecurangan yang diketahui masyarakat, adukan saja ke ICW. Saya sudah membahas ini dengan pihak ICW dan mereka menyatakan siap menerima pengaduan berbagai kecurangan dalam seleksi CPNS," tegas Azwar di Jakarta, Sabtu (21/1).
...dst
Tidak ada komentar:
Posting Komentar