Cari Blog Ini

Selasa, Februari 28, 2012

Kedudukan Surat Edaran Pejabat Dalam Tata Hukum Indonesia

Dear All,
Bermula dari ada yang mempermasalahkan/meragukan kekuatan hukum surat edaran Dirjen Dikti yang menjadikan publikasi karya ilmiah sebagai syarat lulus, saya jadi tertarik dan coba pelajari dari berbagai sumber bagai mana sebenarnya posisi surat edaran pejabat dalam tata hukum RI, apakah merupakan peraturan yang berkekuatan hukum atau hanya merupakan sebuah kebijakan atau himbauan untuk binaannya?

OK deh tentu harus dimulai dari pengenalan terhadap jenis peraturan-peraturan di Indonesia dan tata urutnya.

>>>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berkedudukan sebagai hukum dasar bagi setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ada di bawahnya

Hierarki peraturan perundang-undangan baru mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang No.1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.
http://ngada.org/uu1-1950bn.htm
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1950 dirumuskan sebagai berikut:
Pasal 1
Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:
a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan Menteri
Pasal 2
Tingkat kekuatan peraturn-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada

Selanjutnya hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 sbb:
http://tatanusa.co.id/tapmpr/66TAPMPRS-XX.pdf
Terdapat di Halaman 12
1) Undang Undang Dasar 1945
2) TAP MPR
3) Undang Undang/Perpu
4) Peraturan Pemerintah
5) Keputusan Presiden
6) Peraturan Pelaksana lainnya misalnya Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain lain

Selanjutnya tata urut peraturan perundang-undangan diobah lagi dengan TAP MPR No.III/MPR/2000 menjadi:
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/Ketetapan%20MPR%20No.%20III%20Tahun%202000.pdf
1) Undang Undang Dasar 19454
2) TAP MPR
3) Undang Undang
4) Perpu
5) Peraturan Pemerintah
6) Keputusan Presiden
7) Perda

Kemudian diperbaharu lagi dengan UU no. 10 tahun 2004 (sudah dibatalkan UU no. 12 tahun 2011)
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/10Tahun2004UU.HTM
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7 menyebutkan:
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU no. 12 tahun 2011 merupakan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan YANG BERLAKU SAAT INI
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czozMjoiZD0yMDAwKzExJmY9dXUxMi0yMDExYnQuaHRtJmpzPTEiOw==
Pasal 7
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

>>>

Mari pelajari bagaimana kedudukan Surat Edaran dalam tata hukum Negara kesatuan Republik Indonesia :
Implentasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
http://www.djpp.info/index.php/component/content/article/89-implementasi/282-implementasi-ternate

A.  Materi yang disampaikan dalam kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pembicara ke III : Sri Hariningsih, S.H., M.H.
Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
http://www.djpp.info/files/perda/implementasi/2009/notulamalut.pdf
Butir 15
Produk hukum dalam bentuk " Surat Edaran" baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan pembentukan peratuaran perundang-undangan TIDAK dikategorikan sebagai PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, karena Surat Edarn kedudukan nya bukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU no. 10 tahun 2004.

B. Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas cetakan Edisi I Januari 2004 dan Permen no. 22 tahun 2008 yang diterbitkan oleh KeMenpan, Pengertian Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat PEMBERITAHUAN TENTANG HAL TERTENTU YANG DIANGGAP PENTING DAN MENDESAK.

Selanjutnya di Permendagri no. 55 tahun 2010 pasal 1 butir 43 dijelaskan :
http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/01/11/p/e/permen_no.55-2010.doc
Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak

Mengingat isi Surat Edarn hanya berupa pemberitahun, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma.

Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, norma hukum mencakup:
a. Norma tingkah laku terbagi 4:
- Larangan
- Perintah (harus atau wajib)
- Ijin (dapat atau boleh melakukan sesuati)
- Pembebasan dari suatu perintah (pengecualian)
b. Norma kewenangan terdiri 3:
- Berwenang
- Tidak Berwenan- Datap tetapi tidak perlu dilakukan
c. Norma penetapan terdiri 2:
- Kapan mulai berlaku suatu peraturan perundang-undangan
- Penentuan tempat kedudukan suatu lembaga dsb

C. Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh : Drs. Zafrullah Salim, M.H.
Butir 7 dan 8
http://www.djpp.depkumham.go.id/files/perda/implementasi/2009/notulasulbar.pdf
Surat Edaran merupakan suatu PERINTAH pejabat tertentu kapada bawahannya/orang di bawah binaannya. Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edarn Menteri, Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran. Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlulan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:
a. Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak
b. Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan
b. Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
c. Dapat dipertanggung jawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

>>>

Setelah baca sudah bisa perolah kesimpulan bahwa Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya.

Artinya himbauan publikasi karya ilmiah sebagai syarat lulus tak bisa dibawa ke wilayah hukum, sehingga tak diturutipun tetap bisa meluluskan mahasiswa/bisa terbit ijazah karena kewajiban publikasi sebagai persyaratan lulus tidak pernah disebut dalam peraturan perundangan, tidak seperti akreditasi jelas ada disebut di UU sisdiknas dan PP 19/2005 bahwa bagi Prodi tak bisa terbit ijazah bila sampai pertengahan 2012 tidak terakreditasi. Cuma walaupun Surat Edaran tidak berkekuatan hukum, tetap bisa secara tak langsung memberi sanksi ke dalam umpamanya PT yang tidak memiliki portal jurnal atau transkrip mahasiswa tak cantumkan publikasi bisa melemahkan peringkat komponen lulusan dalam proses akreditasi, atau dijadikan sebagai alasan penolakan suatu produk Dikti dsb. Mungkin tak termonitor pelaksanaannya namun sewaktu ada sesuatu penawaran dari Dikti maka laporan publikasi mahasiswa bisa aja dijadikan sebagai persyaratan.  Beban kerja dosen yang merupakan kewajiban dosen tetap menurut PP dosen aja sulit terpantau, walaupun ada usaha dari PT/Kopertis mengumpulkan laporan beban kerja dosen, bukankah yang tak menyerahkan juga tak ada sanksi karena peraturan perundangan juga tak ada singgung sanksi selain dijadikan sebagai persyaratan serdos, tunjangan profesi, perpanjangan BUP dll.

Kita positif thinking aja, bukankah kalo bisa arahkan mahasiswa perbanyak publikasi dan terhimpun dalam suatu wadah merupakan usaha yang cukup baik.

Sampai sini ya, Fitri.

Sabtu, Februari 25, 2012

Kumpulan Berita Edukas Terkini


1 ) Mendikbud: Prinsip Perguruan Tinggi Harus Nirlaba

02/24/2012
Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, RUU PT ini diharapkan bisa memberikan satu kerangka tata kelola (governance) dari perguruan tinggi, termasuk juga mengatur perubahan status perguruan tinggi yang sebelumnya berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN). "Akan segera diwadahi dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi, jadi seperti apa mereka nanti, masih dibahas," ujar Mendikbud M. Nuh, di kantornya, pada Kamis sore, (23/02).Ia menjelaskan, status universitas yang BHMN, secara hukum sekarang sudah tidak berlaku lagi. Pada 31 Maret 2010 lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU BHP juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, untuk selanjutnya, tata kelola perguruan tinggi akan diatur dalam UU Pendidikan Tinggi.

2 ) Mendikbud Lantik Tiga Pejabat Kemdikbud (Direktur P2M diganti)

02/24/2012
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, melantik tiga pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dua pejabat yang dilantik merupakan pejabat struktural di lingkungan Kemdikbud, dan satu lainnya adalah pimpinan perguruan tinggi negeri. Ketiga pejabat tersebut adalah Agus Subekti, yang dilantik sebagai Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, menggantikan Suryo Hapsoro Tri Utomo, Anang Tjahjono sebagai Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud menggantikan Djoko Sutrisno, dan Thomas Pentury, sebagai Rektor Universitas Pattimura untuk masa jabatan 2012-2016 menggantikan Hendrik Bernadus Tetelepta. Dalam sambutannya, Mendikbud meminta kepada ketiga pejabat yang baru saja dilantik untuk mengembangkan setiap program yang telah dilakukan dan diinisiasi oleh pemegang jabatan sebelumnya. "Kita harus memberi layanan yang terbaik kepada masyarakat, yang mencerminkan anggaran 20 persen dari APBN itu," ujar Menteri Nuh, Jumat (24/02).

3 ) Enam Pembudayaan dalam Publikasi Karya Ilmiah

02/24/2012
Jakarta – Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 27 Januari 2012 tentang kewajiban publikasi karya ilmiah, bukan merupakan hal yang baru. Wacana penerbitan karya dalam jurnal ilmiah sudah ada sejak dua tahun lalu, karena merupakan arahan Menteri Pendidikan Nasional saat Rembuk Nasional Pendidikan 2010. "Artinya ini bukan sesuatu yang mendadak," ujar Mendikbud Mohammad Nuh, di kantornya, pada Kamis sore, (23/02). Pada saat Rembuk Nasional Pendidikan yang berlangsung pada 2-4 Maret tersebut, Mendiknas saat itu (sekarang Mendikbud), memberikan pernyataan berupa pewajiban setiap skripsi, tesis, disertasi , dan hasil penelitian yang didanai APBN untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah.Salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya kewajiban publikasi karya ilmiah tersebut adalah pembudayaan. Mendikbud M. Nuh mengatakan, setidaknya ada enam pembudayaan yang ingin dibentuk melalui publikasi karya ilmiah, yaitu budaya baca, budaya tulis, budaya jujur (tidak plagiat), budaya berbagi, budaya menghargai orang lain, dan budaya analitis.


4 ) Jurnal Ilmiah Bukan Kebijakan Baru

Jum'at, 24 Februari 2012 , 18:18:00
JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh menerangkan, kewajiban para sarjana S1, S2, dan S3 untuk membuat suatu jurnal ilmiah merupakan kebijakan yang sudah dibahas sejak 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, penerapannya baru mulai dilakukan pada tahun 2012 ini. "Maka dengan kata lain, kebijakan pemerintah untuk mewajibkan mahasiswa menyusun jurnal ilmiah ini bukanlah kebijakan baru. Ini kebijakan yang sudah lama tapi baru sekarang ini penerapannya," ungkap Nuh ketika ditemui di ruang kerjanya, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (24/3). Nuh menjelaskan, tujuan diterapkannya penyusunan jurnal ilmiah ini adalah ingin budaya membaca, budaya menulis, budaya jujur, budaya berbagi dan budaya menghormati dan menghargai orang lain. "Dengan menulis referensi di dalam jurnal ilmiah tersebut, artinya kita itu menghargai dan menghormati hasil karya orang lain," jelasnya.

5 ) Kemdikbud Dukung Unpatti Jadi Motor SDM di Indonesia Timur

02/24/2012
Jakarta – Harapan masyarakat terhadap layanan pendidikan semakin hari semakin tinggi. Terlebih sejak diberikannya anggaran 20 persen dari APBN untuk fungsi pendidikan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara moral dan profesi pada dunia pendidikan, dituntut untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, saat melantik Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) untuk masa jabatan 2012-2016, Thomas Pentury. Mendikbud mengatakan, masyarakat sadar dan tahu betul anggaran pendidikan adalah yang terbesar dan dituangkan di Undang-Undang Dasar. "Mau tidak mau, cerminan anggaran 20 persen itu menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Kita tidak boleh berleha-leha untuk meningkatkan layanan pendidikan," ujar Menteri Nuh.

6 ) Tradisi Meneliti dan Menulis Harus Didorong

Jumat, 24 Februari 2012 | 21:38 WIB
JAKARTA,  - Tradisi menulis dan meneliti di perguruan tinggi diyakini terus menguat. Sejalan dengan itu, pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi didorong untuk memacu kreativitas, inovasi, dan enterpreneurship anak-anak muda bangsa. "Insya Allah dengan kebijakan baru yang akan diterapkan, karya tulis dan karya ilmiah kita akan semakin tinggi (nilainya)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam acara pelantikan beberapa pejabat di Kemendikbud di Jakarta, Jumat (24/2/2012). Nuh melantik dua pejabat eselon II lingkup Kemdikbud yakni Agus Subekti sebagai Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud menggantikan Suryo Hapsoro Tri Utomo.

7 ) Jurnal Ilmiah Lebih Efisian dari Skripsi


Jumat, 24 Pebruari 2012 16:45 WIB
POTIANAK - Pemerhati Pendidikan dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Dr Aswandi menyatakan, rencana Untan mengganti tugas akhir mahasiswa dari skripsi menjadi jurnal ilmiah dinilai lebih efisien dari hasil tugas akhir mahasiswa sebelumnya. "Memang Rektor Untan Thamrin Usman berencana untuk menghapus kewajiban membuat skripsi. Sebagai gantinya, mahasiswa harus membuat tugas akhir berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal elektronik online," kata Aswandi di Pontianak, Jumat (24/2).

8 ) Buat Artikel, Mahasiswa Akan Terima ''Reward''


25 Februari 2012
SEMARANG- Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DP2M Dikti) menyediakan reward atau penghargaan untuk setiap artikel yang dibuat mahasiswa melalui Program Kreativitas Mahasiswa-Artikel Ilmiah (PKM-AI). Syaratnya, kualitas artikel harus bagus dan layak diterbitkan di jurnal ilmiah mahasiswa atau e-jurnal milik Dikti.Pembina program kreativitas mahasiswa (PKM) Unnes Tommi Yuniawan mengatakan, PKM-AI merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya sendiri, baik berupa KKN, PKL, PPL KKL, atau laporan-laporan yang bersifat akademik.

9 ) Soal SNMPTN via Undangan, Sekolah Diminta Jujur
jumat, 24 Pebruari 2012 20:02 WIB
SEMARANG - Universitas Negeri Semarang (UNS) mengimbau kalangan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat jujur dalam merekomendasikan siswa dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) jalur undangan."Kalau sekolah terbukti tidak jujur dan merekayasa nilai siswa untuk ikut SNMPTN undangan akan mendapat 'blacklist' tidak bisa ikut lagi," kata Penanggung Jawab SNMPTN Undangan Unnes Agus Wahyudin di Semarang, Jumat (24/2). Hal itu diungkapkannya menanggapi langkah Panitia SNMPTN Pusat yang memberikan 'blacklist' sekitar 10 sekolah yang tidak memeroleh kesempatan mengikuti SNMPTN tahun ini karena terbukti merekayasa nilai siswa tahun lalu.

10 ) Kuota Bidik Misi Unpad Bertambah 200 Orang 

Saturday, 25 February 2012
BANDUNG – Kuota Bidik Misi Universitas Padjadjaran (Unpad) tahun ini bertambah sebanyak 200 orang. Kesempatan calon mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa tersebut menjadi lebih besar."Tahun ini,Unpad memperoleh kuota mencapai 900 orang.Tahun lalu,Unpad memperoleh kuota 700 orang dan dua tahun sebelumnya memperoleh kuota 500 orang," ujar Kepala UPT Humas Unpad Weny Widyowati,kemarin. Pada penerimaan mahasiswa tahun ajaran 2012/2013, Unpad akan menerima mahasiswa sebanyak 60,97% atau 4.812 orang dari jalur SNMPTN. Sekitar 39,03% atau 2.504 orang dari jalur mandiri. 


11 ) Lulusan SMK Siap Kerja dan Kuliah

Jumat, 24 Februari 2012 | 22:34 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -- Pendidikan di SMK memang menyiapkan lulusan yang siap bekerja di perusahaan atau industri. Namun, lulusan SMK kini juga didorong untuk bisa meningkatkan jenjang pendidikannya di level perguruan tinggi. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, anak-anak SMK pun juga harus diberi kesempatan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan dikembangkannya community college, peluang kuliah yang terjangkau bisa dinikmati lulusan SMK. Selain itu, ada juga program pendidikan vokasi berkelanjutan yang digagas SEAMELOC dengan beberapa perguruan tinggi. Pendidikan bisa dilakukan di SMK yang ditunjuk maupun secara jarak jauh. Namun, standar pendidikan setara diploma satu tetap mengacu pada standar perguruan tinggi mitra.

12 ) "Eco Power Booster", Solusi Hemat BBM ala Unas!

Jumat, 24 Februari 2012 | 20:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat tengah dilanda kekhawatiran terkait naiknya bahan bakar minyak (BBM) karena tingginya harga bahan bakar dapat memicu kenaikan harga bahan pokok. Kian menipisnya sumber daya alam tak terbarukan ini juga membuat pemerintah mulai membatasi penggunaan BBM, khususnya premium, dengan melakukan sosialisasi penggunaan pertamax bagi masyarakat mampu."Sayangnya, hal itu tidak membuat masyarakat beralih mengunakan bahan bakar premium sehingga subsidi BBM masih terus membengkak," ujar Dekan Fakultas Teknik dan Sains (FTS) Universitas Nasional, Ajat Sudrajat, saat menerima kunjungan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo pada sosialisasi penghemat BBM "Eco Power Booster" di kampus Universitas Nasional, Jakarta, Jumat (24/2/2012).

13 ) Dosen UGM Temukan Teknik Operasi Baru untuk Usus Besar


Jum'at, 24 Februari 2012 16:02 wib
JAKARTA - Ketika terjadi penyumbatan di usus besar, maka pembedahan menjadi solusi yang diambil tim dokter. Namun, langkah ini ternyata memiliki risiko tinggi, termasuk kematian. Maka, staf pengajar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rochadi menemukan alternatif baru untuk meminimalisasi risiko tersebut. Pembedahan merupakan langkah yang biasa diambil oleh tim medis untuk menangani kasus penyumbatan pada usus besar atau yang dikenal dengan penyakit Hischsprung (Megakolon Kongenital). Meski demikian, laporan para dokter yang pernah dipublikasikan menunjukkan, langkah ini cukup berisiko dengan angka kegagalan akibat peradangan usus, komplikasi, susah buang air besar, dan kematian yang cukup tinggi.


14 ) IPB-Australia Buka Program Master Double Degree

Jum'at, 24 Februari 2012 15:02 wib
JAKARTA - Bagi kamu yang tengah mencari informasi untuk melanjutkan pendidikan program master bidang ekonomi, Institut Pertanian Bogor (IPB) mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Apalagi gelar yang ditawarkan merupakan double degree dari Universitas Adelaide, Australia.Dengan adanya Program Double Degree Master of Economics ini, nantinya mahasiswa akan merasakan pengalaman mengenyam pendidikan di Negeri Kanguru tersebut. "Mahasiswa yang mengambil Program Double Degree ini diharuskan mengambil mata kuliah wajib sekira 24 SKS atau satu tahun di IPB, dan selanjutnya mengambil mata kuliah pilihan di Universitas Adelaide selama satu tahun," ujar Ketua Program Pascasarjana Ekonomi, Institut Pertanian Bogor (IPB) Nunung Nuryartono seperti dikutip dari siaran pers yang diterima okezone, Jumat (24/2/2012).

15 ) UGM Memulai Tahapan Pemilihan Rektor

Sabtu, 25 Februari 2012 01:18 WIB 
YOGYAKARTA--MICOM: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta membuka pendaftaran calon rektor periode 2012-2017, dan warga masyarakat yang berminat pada jabatan tersebut dapat mendaftarkan diri. "Pendaftaran calon rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2012-2017 itu dibuka hingga 3 Maret 2012," kata Ketua Panitia Ad-Hoc Penjaringan Calon Rektor UGM Supama di Yogyakarta, Jumat (24/2). Menurut dia, warga masyarakat yang berminat mencalonkan diri sebagai kandidat rektor UGM dapat memanfaatkan waktu yang ditentukan itu untuk mendaftar. "Kami mengharapkan calon rektor UGM sebanyak-banyaknya. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan," katanya...

16 ) UGM Buka Kesempatan Perempuan jadi Rektor

Jumat, 24 Februari 2012 22:27 WIB 
YOGYAKARTA--MICOM: Dalam pemilihan rektor yang akan dilaksanakan Maret tahun ini, Universitas Gajah Mada (UGM) membuka peluang bagi calon rektor perempuan. "Memang sejarahnya hingga kini belum ada perempuan yang jadi Rektor UGM," terang Sofyan Effendi, Ketua Majelis Wali Amanat UGM di Gedung Pusat UGM, Jumat (24/2).UGM memberikan kesempatan kepada semua pihak, tak terkecuali bagi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai rektor UGM. Ia menjelaskan, semua yang ingin mendaftar sebagai Rektor UGM punya kesempatan yang sama.


17 ) PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA PERIODE 2012 - 2017
Bagi yang berminat, ini persyaratan yang dicopas dari website UGM
PERSYARATAN BAKAL CALON REKTOR 


18 ) FEUI gelar "Indonesia capital market student studies"

Jumat, 24 Februari 2012 14:13 WIB | 1315 Views
Depok (ANTARA News) - Management Student Society Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) menyelenggarakan Indonesia Capital Market Student Studies (ICMSS). "Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadi pusat pembelajaran bidang pasar modal bagi masyarakat, terutama mahasiswa di seluruh Indonesia," kataManaging Executive The 11th ICMSS FEUI, Hanani Faiza, di Depok, Kamis. ICMSS merupakan acara terbesar dan tertua yang diadakan oleh mahasiswa dan bergerak di bidang edukasi pasar modal. 

19 ) Ratusan Mahasiswa Unand Tolak 'DO Massal'

Sabtu, 25 Pebruari 2012 04:30 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Ratusan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) yang tergabung dalam Forum Musyawarah Mahasiswa (Formus) berunjuk rasa di depan kantor rektorat perguruan tinggi itu di Padang, Jumat, menuntut pembatalan rencana "drop out" (DO) massal. Koordinator aksi mahasiswa Muknizar Siregar mengatakan, mahasiswa mendesak pembatalan sanksi DO akademis yang sudah dirancang pihak kampus bagi ratusan mahasiswa angkatan 2009. "Selain menuntut pembatalan rencana sanksi tersebut, mahasiswa juga meminta pihak kampus memperbaiki sistem akademis Unand agar lebih baik, perbaikan sistem keamanan kampus, dan pembatalan pungutan uang praktikum di Fakultas non-eksekta," katanya.


20 ) Kejari Akan Panggil Rektor UIN Malang

Sabtu, 25 Februari 2012 | 05:50 WIB
MALANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Jawa Timur dalam waktu dekat akan memanggil Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Prof DR H Imam Suprayogo. Kajari tengah mengusut kasus dugaan korupsi senilai Rp 1 miliar di kampus yang dipimpinnya. Kasus dugaan korupsi berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2004-2005. Dari hasil audit BPK tersebut, ditemukan penyelewengan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari iuran pendidikan mahasiswa sebesar Rp 1,2 miliar.


21 ) Rektor Trisakti Terancam Segera Dieksekusi

Sabtu, 25 Pebruari 2012 03:04 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Mahkamah Agung (MA) mendorong Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat untuk segera melakukan eksekusi terhadap Thoby Mutis, Rektor Universitas Trisakti, agar tidak lagi melakukan proses belajar mengajar di Universitas Trisakti. Hal ini disampaikan oleh Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI H Atja Sondjaja SH, melalui surat tertanggal 15 Februari 2012 atas jawaban surat dari Yayasan Trisakti terkait eksekusi yang belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam suratnya, Atja menyatakan bahwa semua proses hukum sudah dilalui dengan benar, karena itu PN Jakarta Barat harus melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perintah eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan Putusan MA RI No. 821 K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 yang sudah berkekuatan hukum tetap.


22 ) 15 Hambatan Daya Saing SDM Indonesia

Jum'at, 24 Februari 2012 15:31 wib
JAKARTA - Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mampu bersaing secara internasional merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Tidak terkecuali perguruan tinggi.Hal ini yang membuat Institut Pertanian Bandung (IPB) menggelar seminar bertajuk Seminar Nasional dan Temu Alumni 2012: Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional belum lama ini. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan IPB Hermanto Siregar menyampaikan, daya saing Indonesia ke depan sangat tergantung pada kinerja pemerintah daerah, mengingat sumber daya keuangan atau financial resource berada di daerah.


23 ) Dewan Pendidikan Minta Permendikbud No 60/2011 Dicabut

25 Februari 2012
SEMARANG- Dewan Pendidikan (Wandik) Jawa Tengah mendesak Mendikbud untuk segera mencabut Permendikbud No 60/2011 tentang Larangan bagi Sekolah tingkat SD-SMP untuk Memungut Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik. Sebab, peraturan ini sangat kontradiktif terhadap upaya penyediaan sekolah yang bermutu dan berkualitas.''Rapat Dewan Pendidikan telah membahas masalah tersebut dan memutuskan untuk melayangkan surat kepada Mendikbud dengan permintaan agar pemerintah segera mencabut Permendikbud No 60/2011 yang belakangan ini menimbulkan kontroversi di kalangan pendidikan,'' kata Sekretaris Wandik Jateng Drs Ragil Wiratno SH MH, Jumat kemarin.

24 ) Berawal dari Kedai Kopi di Melbourne, Berharap Jadi Inspirasi 

Saturday, 25 February 2012
Dirgayuza Setiawan (kiri) bersama sejumlah anggota PPI Australia. Yuza dan empat temannya membidani lahirnya idenesia, laman yang memuat video-video inspiratif tentang Indonesia. Kisah bermula dari kedai kopi di Melbourne,Australia, pertengahan 2011.Empat mahasiswa Indonesia bertemu,terlibat dalam perbincangan serius.Empat kepala itu membawa keresahan yang sama, mengapa Indonesia kerap dicap minor,bangsa inferior, tak punya daya saing,dan sering diasosiasikan dengan kekerasan,teror,anti-HAM, serta sederet cap buruk lain? 


25 ) Kemdikbud-SIKIB Kerja Sama Cerdaskan Anak Bangsa

Jumat, 24/02/2012 - 17:35
JAKARTA, (PRLM).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia bersatu (SIKIB) untuk menangani sejumlah program yang berkaitan dengan upaya mencerdaskan anak bangsa. Penandatanganan nota kesepahaman (MOU) kerja sama dilakukan Mendikbud Mohammad Nuh dan Ketua I SIKIB Okke Hatta Rajasa, berlangsung di Gedung A Kemdikbud Senayan Jakarta, Jumat (24/2/12).

Bentuk kerja sama ini merupakan kelanjutan dari program yang sama, tahun sebelumnya. Ketua I SIKIB Okke Hatta Rajasa menuturkan, SIKIB dalam programnya memiliki lima pilar untuk menuju Indonesia Sejahtera, yaitu Indonesia Peduli dengan moto "cinta dan peduli sesama". Lalu, Indonesia Pintar dengan moto "gemar membaca meraih cita-cita", Indonesia Kreatif dengan moto "lestarikan budaya pacu kreativitas", Indonesia Sehat dengan moto "bangsa sehat negara kuat", dan Indonesia Hijau dengan moto "lestarikan bumi kita".


26 ) Kekerasan terhadap Anak-Bocah Dihukum Lari Tiga Jam hingga Tewas

Saturday, 25 February 2012
MONTGOMERY - Sungguh malang gadis kecil ini. Garagara sebutir permen,Savannah Hardin,9, harus jadi korban kekejaman ibu tiri dan neneknya. Savannah tewas setelah dihukum berlari selama tiga jam nonstop oleh nenek dan ibu tirinya. Dia mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Anak di Birmingham,Alabama, Amerika Serikat (AS), Senin (20/2) lalu. Kemarin, aparat yang berwenang telah menahan nenek Savannah, Joyce Hardin Garrad, 46, dan ibu tirinya, Jessica Mae Hardin,27. Keduanya dijerat dengan pasal pembunuhan. 

Kisah ini bermula pada Jumat (17/2) lalu.Savannah dihukum berlari di halaman karena kedapatan memakan permen. Setelah tiga jam berlari, Savannah akhirnya pingsan. Joyce dan Jessica kalang kabut. Jessica lantas meminta pertolongan kepada nomor telepon darurat 911.


1 ) Mendikbud: Prinsip Perguruan Tinggi Harus Nirlaba

02/24/2012
Jakarta – Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, RUU PT ini diharapkan bisa memberikan satu kerangka tata kelola (governance) dari perguruan tinggi, termasuk juga mengatur perubahan status perguruan tinggi yang sebelumnya berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN). "Akan segera diwadahi dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi, jadi seperti apa mereka nanti, masih dibahas," ujar Mendikbud M. Nuh, di kantornya, pada Kamis sore, (23/02).Ia menjelaskan, status universitas yang BHMN, secara hukum sekarang sudah tidak berlaku lagi. Pada 31 Maret 2010 lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU BHP juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, untuk selanjutnya, tata kelola perguruan tinggi akan diatur dalam UU Pendidikan Tinggi.


2 ) Mendikbud Lantik Tiga Pejabat Kemdikbud (Direktur P2M diganti)

02/24/2012

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, melantik tiga pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dua pejabat yang dilantik merupakan pejabat struktural di lingkungan Kemdikbud, dan satu lainnya adalah pimpinan perguruan tinggi negeri. Ketiga pejabat tersebut adalah Agus Subekti, yang dilantik sebagai Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, menggantikan Suryo Hapsoro Tri Utomo, Anang Tjahjono sebagai Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud menggantikan Djoko Sutrisno, dan Thomas Pentury, sebagai Rektor Universitas Pattimura untuk masa jabatan 2012-2016 menggantikan Hendrik Bernadus Tetelepta. Dalam sambutannya, Mendikbud meminta kepada ketiga pejabat yang baru saja dilantik untuk mengembangkan setiap program yang telah dilakukan dan diinisiasi oleh pemegang jabatan sebelumnya. "Kita harus memberi layanan yang terbaik kepada masyarakat, yang mencerminkan anggaran 20 persen dari APBN itu," ujar Menteri Nuh, Jumat (24/02).




...dst




3 ) Enam Pembudayaan dalam Publikasi Karya Ilmiah





02/24/2012

Jakarta – Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 27 Januari 2012 tentang kewajiban publikasi karya ilmiah, bukan merupakan hal yang baru. Wacana penerbitan karya dalam jurnal ilmiah sudah ada sejak dua tahun lalu, karena merupakan arahan Menteri Pendidikan Nasional saat Rembuk Nasional Pendidikan 2010. "Artinya ini bukan sesuatu yang mendadak," ujar Mendikbud Mohammad Nuh, di kantornya, pada Kamis sore, (23/02). Pada saat Rembuk Nasional Pendidikan yang berlangsung pada 2-4 Maret tersebut, Mendiknas saat itu (sekarang Mendikbud), memberikan pernyataan berupa pewajiban setiap skripsi, tesis, disertasi , dan hasil penelitian yang didanai APBN untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah.Salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya kewajiban publikasi karya ilmiah tersebut adalah pembudayaan. Mendikbud M. Nuh mengatakan, setidaknya ada enam pembudayaan yang ingin dibentuk melalui publikasi karya ilmiah, yaitu budaya baca, budaya tulis, budaya jujur (tidak plagiat), budaya berbagi, budaya menghargai orang lain, dan budaya analitis.




...dst




4 ) Jurnal Ilmiah Bukan Kebijakan Baru





Jum'at, 24 Februari 2012 , 18:18:00

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh menerangkan, kewajiban para sarjana S1, S2, dan S3 untuk membuat suatu jurnal ilmiah merupakan kebijakan yang sudah dibahas sejak 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, penerapannya baru mulai dilakukan pada tahun 2012 ini. "Maka dengan kata lain, kebijakan pemerintah untuk mewajibkan mahasiswa menyusun jurnal ilmiah ini bukanlah kebijakan baru. Ini kebijakan yang sudah lama tapi baru sekarang ini penerapannya," ungkap Nuh ketika ditemui di ruang kerjanya, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (24/3). Nuh menjelaskan, tujuan diterapkannya penyusunan jurnal ilmiah ini adalah ingin budaya membaca, budaya menulis, budaya jujur, budaya berbagi dan budaya menghormati dan menghargai orang lain. "Dengan menulis referensi di dalam jurnal ilmiah tersebut, artinya kita itu menghargai dan menghormati hasil karya orang lain," jelasnya.




...dst




5 ) Kemdikbud Dukung Unpatti Jadi Motor SDM di Indonesia Timur





02/24/2012

Jakarta – Harapan masyarakat terhadap layanan pendidikan semakin hari semakin tinggi. Terlebih sejak diberikannya anggaran 20 persen dari APBN untuk fungsi pendidikan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara moral dan profesi pada dunia pendidikan, dituntut untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, saat melantik Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) untuk masa jabatan 2012-2016, Thomas Pentury. Mendikbud mengatakan, masyarakat sadar dan tahu betul anggaran pendidikan adalah yang terbesar dan dituangkan di Undang-Undang Dasar. "Mau tidak mau, cerminan anggaran 20 persen itu menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Kita tidak boleh berleha-leha untuk meningkatkan layanan pendidikan," ujar Menteri Nuh.




...dst




6 ) Tradisi Meneliti dan Menulis Harus Didorong





Jumat, 24 Februari 2012 | 21:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tradisi menulis dan meneliti di perguruan tinggi diyakini terus menguat. Sejalan dengan itu, pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi didorong untuk memacu kreativitas, inovasi, dan enterpreneurship anak-anak muda bangsa. "Insya Allah dengan kebijakan baru yang akan diterapkan, karya tulis dan karya ilmiah kita akan semakin tinggi (nilainya)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam acara pelantikan beberapa pejabat di Kemendikbud di Jakarta, Jumat (24/2/2012). Nuh melantik dua pejabat eselon II lingkup Kemdikbud yakni Agus Subekti sebagai Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud menggantikan Suryo Hapsoro Tri Utomo.




...dst




7 ) Jurnal Ilmiah Lebih Efisian dari Skripsi





Jumat, 24 Pebruari 2012 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, POTIANAK - Pemerhati Pendidikan dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Dr Aswandi menyatakan, rencana Untan mengganti tugas akhir mahasiswa dari skripsi menjadi jurnal ilmiah dinilai lebih efisien dari hasil tugas akhir mahasiswa sebelumnya. "Memang Rektor Untan Thamrin Usman berencana untuk menghapus kewajiban membuat skripsi. Sebagai gantinya, mahasiswa harus membuat tugas akhir berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal elektronik online," kata Aswandi di Pontianak, Jumat (24/2).




...dst




8 ) Buat Artikel, Mahasiswa Akan Terima ''Reward''





25 Februari 2012

SEMARANG- Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DP2M Dikti) menyediakan reward atau penghargaan untuk setiap artikel yang dibuat mahasiswa melalui Program Kreativitas Mahasiswa-Artikel Ilmiah (PKM-AI). Syaratnya, kualitas artikel harus bagus dan layak diterbitkan di jurnal ilmiah mahasiswa atau e-jurnal milik Dikti.Pembina program kreativitas mahasiswa (PKM) Unnes Tommi Yuniawan mengatakan, PKM-AI merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya sendiri, baik berupa KKN, PKL, PPL KKL, atau laporan-laporan yang bersifat akademik.




...dst




9 ) Soal SNMPTN via Undangan, Sekolah Diminta Jujur





Jumat, 24 Pebruari 2012 20:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Universitas Negeri Semarang (UNS) mengimbau kalangan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat jujur dalam merekomendasikan siswa dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) jalur undangan."Kalau sekolah terbukti tidak jujur dan merekayasa nilai siswa untuk ikut SNMPTN undangan akan mendapat 'blacklist' tidak bisa ikut lagi," kata Penanggung Jawab SNMPTN Undangan Unnes Agus Wahyudin di Semarang, Jumat (24/2). Hal itu diungkapkannya menanggapi langkah Panitia SNMPTN Pusat yang memberikan 'blacklist' sekitar 10 sekolah yang tidak memeroleh kesempatan mengikuti SNMPTN tahun ini karena terbukti merekayasa nilai siswa tahun lalu.




...dst




10 ) Kuota Bidik Misi Unpad Bertambah 200 Orang 





Saturday, 25 February 2012

BANDUNG – Kuota Bidik Misi Universitas Padjadjaran (Unpad) tahun ini bertambah sebanyak 200 orang. Kesempatan calon mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa tersebut menjadi lebih besar."Tahun ini,Unpad memperoleh kuota mencapai 900 orang.Tahun lalu,Unpad memperoleh kuota 700 orang dan dua tahun sebelumnya memperoleh kuota 500 orang," ujar Kepala UPT Humas Unpad Weny Widyowati,kemarin. Pada penerimaan mahasiswa tahun ajaran 2012/2013, Unpad akan menerima mahasiswa sebanyak 60,97% atau 4.812 orang dari jalur SNMPTN. Sekitar 39,03% atau 2.504 orang dari jalur mandiri. 




...dst




11 ) Lulusan SMK Siap Kerja dan Kuliah





Jumat, 24 Februari 2012 | 22:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pendidikan di SMK memang menyiapkan lulusan yang siap bekerja di perusahaan atau industri. Namun, lulusan SMK kini juga didorong untuk bisa meningkatkan jenjang pendidikannya di level perguruan tinggi. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, anak-anak SMK pun juga harus diberi kesempatan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan dikembangkannya community college, peluang kuliah yang terjangkau bisa dinikmati lulusan SMK. Selain itu, ada juga program pendidikan vokasi berkelanjutan yang digagas SEAMELOC dengan beberapa perguruan tinggi. Pendidikan bisa dilakukan di SMK yang ditunjuk maupun secara jarak jauh. Namun, standar pendidikan setara diploma satu tetap mengacu pada standar perguruan tinggi mitra.




...dst




12 ) "Eco Power Booster", Solusi Hemat BBM ala Unas!





Jumat, 24 Februari 2012 | 20:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat tengah dilanda kekhawatiran terkait naiknya bahan bakar minyak (BBM) karena tingginya harga bahan bakar dapat memicu kenaikan harga bahan pokok. Kian menipisnya sumber daya alam tak terbarukan ini juga membuat pemerintah mulai membatasi penggunaan BBM, khususnya premium, dengan melakukan sosialisasi penggunaan pertamax bagi masyarakat mampu."Sayangnya, hal itu tidak membuat masyarakat beralih mengunakan bahan bakar premium sehingga subsidi BBM masih terus membengkak," ujar Dekan Fakultas Teknik dan Sains (FTS) Universitas Nasional, Ajat Sudrajat, saat menerima kunjungan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo pada sosialisasi penghemat BBM "Eco Power Booster" di kampus Universitas Nasional, Jakarta, Jumat (24/2/2012).




...dst




13 ) Dosen UGM Temukan Teknik Operasi Baru untuk Usus Besar





Jum'at, 24 Februari 2012 16:02 wib

JAKARTA - Ketika terjadi penyumbatan di usus besar, maka pembedahan menjadi solusi yang diambil tim dokter. Namun, langkah ini ternyata memiliki risiko tinggi, termasuk kematian. Maka, staf pengajar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rochadi menemukan alternatif baru untuk meminimalisasi risiko tersebut. Pembedahan merupakan langkah yang biasa diambil oleh tim medis untuk menangani kasus penyumbatan pada usus besar atau yang dikenal dengan penyakit Hischsprung (Megakolon Kongenital). Meski demikian, laporan para dokter yang pernah dipublikasikan menunjukkan, langkah ini cukup berisiko dengan angka kegagalan akibat peradangan usus, komplikasi, susah buang air besar, dan kematian yang cukup tinggi.




...dst




14 ) IPB-Australia Buka Program Master Double Degree





Jum'at, 24 Februari 2012 15:02 wib

JAKARTA - Bagi kamu yang tengah mencari informasi untuk melanjutkan pendidikan program master bidang ekonomi, Institut Pertanian Bogor (IPB) mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Apalagi gelar yang ditawarkan merupakan double degree dari Universitas Adelaide, Australia.Dengan adanya Program Double Degree Master of Economics ini, nantinya mahasiswa akan merasakan pengalaman mengenyam pendidikan di Negeri Kanguru tersebut. "Mahasiswa yang mengambil Program Double Degree ini diharuskan mengambil mata kuliah wajib sekira 24 SKS atau satu tahun di IPB, dan selanjutnya mengambil mata kuliah pilihan di Universitas Adelaide selama satu tahun," ujar Ketua Program Pascasarjana Ekonomi, Institut Pertanian Bogor (IPB) Nunung Nuryartono seperti dikutip dari siaran pers yang diterima okezone, Jumat (24/2/2012).




...dst




15 ) UGM Memulai Tahapan Pemilihan Rektor





Sabtu, 25 Februari 2012 01:18 WIB 

YOGYAKARTA--MICOM: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta membuka pendaftaran calon rektor periode 2012-2017, dan warga masyarakat yang berminat pada jabatan tersebut dapat mendaftarkan diri. "Pendaftaran calon rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2012-2017 itu dibuka hingga 3 Maret 2012," kata Ketua Panitia Ad-Hoc Penjaringan Calon Rektor UGM Supama di Yogyakarta, Jumat (24/2). Menurut dia, warga masyarakat yang berminat mencalonkan diri sebagai kandidat rektor UGM dapat memanfaatkan waktu yang ditentukan itu untuk mendaftar. "Kami mengharapkan calon rektor UGM sebanyak-banyaknya. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan," katanya...




...dst




16 ) UGM Buka Kesempatan Perempuan jadi Rektor





Jumat, 24 Februari 2012 22:27 WIB 

YOGYAKARTA--MICOM: Dalam pemilihan rektor yang akan dilaksanakan Maret tahun ini, Universitas Gajah Mada (UGM) membuka peluang bagi calon rektor perempuan. "Memang sejarahnya hingga kini belum ada perempuan yang jadi Rektor UGM," terang Sofyan Effendi, Ketua Majelis Wali Amanat UGM di Gedung Pusat UGM, Jumat (24/2).UGM memberikan kesempatan kepada semua pihak, tak terkecuali bagi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai rektor UGM. Ia menjelaskan, semua yang ingin mendaftar sebagai Rektor UGM punya kesempatan yang sama.




...dst 




17 ) PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA PERIODE 2012 - 2017

Bagi yang berminat, ini persyaratan yang dicopas dari website UGM

PERSYARATAN BAKAL CALON REKTOR 





...dst




18 ) FEUI gelar "Indonesia capital market student studies"





Jumat, 24 Februari 2012 14:13 WIB | 1315 Views

Depok (ANTARA News) - Management Student Society Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) menyelenggarakan Indonesia Capital Market Student Studies (ICMSS). "Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadi pusat pembelajaran bidang pasar modal bagi masyarakat, terutama mahasiswa di seluruh Indonesia," kataManaging Executive The 11th ICMSS FEUI, Hanani Faiza, di Depok, Kamis. ICMSS merupakan acara terbesar dan tertua yang diadakan oleh mahasiswa dan bergerak di bidang edukasi pasar modal. 




...dst




19 ) Ratusan Mahasiswa Unand Tolak 'DO Massal'





Sabtu, 25 Pebruari 2012 04:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Ratusan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) yang tergabung dalam Forum Musyawarah Mahasiswa (Formus) berunjuk rasa di depan kantor rektorat perguruan tinggi itu di Padang, Jumat, menuntut pembatalan rencana "drop out" (DO) massal. Koordinator aksi mahasiswa Muknizar Siregar mengatakan, mahasiswa mendesak pembatalan sanksi DO akademis yang sudah dirancang pihak kampus bagi ratusan mahasiswa angkatan 2009. "Selain menuntut pembatalan rencana sanksi tersebut, mahasiswa juga meminta pihak kampus memperbaiki sistem akademis Unand agar lebih baik, perbaikan sistem keamanan kampus, dan pembatalan pungutan uang praktikum di Fakultas non-eksekta," katanya.




...dst




20 ) Kejari Akan Panggil Rektor UIN Malang





Sabtu, 25 Februari 2012 | 05:50 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Jawa Timur dalam waktu dekat akan memanggil Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Prof DR H Imam Suprayogo. Kajari tengah mengusut kasus dugaan korupsi senilai Rp 1 miliar di kampus yang dipimpinnya. Kasus dugaan korupsi berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2004-2005. Dari hasil audit BPK tersebut, ditemukan penyelewengan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari iuran pendidikan mahasiswa sebesar Rp 1,2 miliar.




...dst




21 ) Rektor Trisakti Terancam Segera Dieksekusi





Sabtu, 25 Pebruari 2012 03:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Mahkamah Agung (MA) mendorong Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat untuk segera melakukan eksekusi terhadap Thoby Mutis, Rektor Universitas Trisakti, agar tidak lagi melakukan proses belajar mengajar di Universitas Trisakti. Hal ini disampaikan oleh Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI H Atja Sondjaja SH, melalui surat tertanggal 15 Februari 2012 atas jawaban surat dari Yayasan Trisakti terkait eksekusi yang belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam suratnya, Atja menyatakan bahwa semua proses hukum sudah dilalui dengan benar, karena itu PN Jakarta Barat harus melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perintah eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan Putusan MA RI No. 821 K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 yang sudah berkekuatan hukum tetap.




...dst




22 ) 15 Hambatan Daya Saing SDM Indonesia





Jum'at, 24 Februari 2012 15:31 wib

JAKARTA - Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mampu bersaing secara internasional merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Tidak terkecuali perguruan tinggi.Hal ini yang membuat Institut Pertanian Bandung (IPB) menggelar seminar bertajuk Seminar Nasional dan Temu Alumni 2012: Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional belum lama ini. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan IPB Hermanto Siregar menyampaikan, daya saing Indonesia ke depan sangat tergantung pada kinerja pemerintah daerah, mengingat sumber daya keuangan atau financial resource berada di daerah.




...dst




23 ) Dewan Pendidikan Minta Permendikbud No 60/2011 Dicabut





25 Februari 2012

SEMARANG- Dewan Pendidikan (Wandik) Jawa Tengah mendesak Mendikbud untuk segera mencabut Permendikbud No 60/2011 tentang Larangan bagi Sekolah tingkat SD-SMP untuk Memungut Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik. Sebab, peraturan ini sangat kontradiktif terhadap upaya penyediaan sekolah yang bermutu dan berkualitas.''Rapat Dewan Pendidikan telah membahas masalah tersebut dan memutuskan untuk melayangkan surat kepada Mendikbud dengan permintaan agar pemerintah segera mencabut Permendikbud No 60/2011 yang belakangan ini menimbulkan kontroversi di kalangan pendidikan,'' kata Sekretaris Wandik Jateng Drs Ragil Wiratno SH MH, Jumat kemarin.




...dst




24 ) Berawal dari Kedai Kopi di Melbourne, Berharap Jadi Inspirasi 





Saturday, 25 February 2012

Dirgayuza Setiawan (kiri) bersama sejumlah anggota PPI Australia. Yuza dan empat temannya membidani lahirnya idenesia, laman yang memuat video-video inspiratif tentang Indonesia. Kisah bermula dari kedai kopi di Melbourne,Australia, pertengahan 2011.Empat mahasiswa Indonesia bertemu,terlibat dalam perbincangan serius.Empat kepala itu membawa keresahan yang sama, mengapa Indonesia kerap dicap minor,bangsa inferior, tak punya daya saing,dan sering diasosiasikan dengan kekerasan,teror,anti-HAM, serta sederet cap buruk lain? 




...dst




25 ) Kemdikbud-SIKIB Kerja Sama Cerdaskan Anak Bangsa





Jumat, 24/02/2012 - 17:35

JAKARTA, (PRLM).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia bersatu (SIKIB) untuk menangani sejumlah program yang berkaitan dengan upaya mencerdaskan anak bangsa. Penandatanganan nota kesepahaman (MOU) kerja sama dilakukan Mendikbud Mohammad Nuh dan Ketua I SIKIB Okke Hatta Rajasa, berlangsung di Gedung A Kemdikbud Senayan Jakarta, Jumat (24/2/12).

Bentuk kerja sama ini merupakan kelanjutan dari program yang sama, tahun sebelumnya. Ketua I SIKIB Okke Hatta Rajasa menuturkan, SIKIB dalam programnya memiliki lima pilar untuk menuju Indonesia Sejahtera, yaitu Indonesia Peduli dengan moto "cinta dan peduli sesama". Lalu, Indonesia Pintar dengan moto "gemar membaca meraih cita-cita", Indonesia Kreatif dengan moto "lestarikan budaya pacu kreativitas", Indonesia Sehat dengan moto "bangsa sehat negara kuat", dan Indonesia Hijau dengan moto "lestarikan bumi kita".




...dst




OOT:




26 ) Kekerasan terhadap Anak-Bocah Dihukum Lari Tiga Jam hingga Tewas





Saturday, 25 February 2012

MONTGOMERY - Sungguh malang gadis kecil ini. Garagara sebutir permen,Savannah Hardin,9, harus jadi korban kekejaman ibu tiri dan neneknya. Savannah tewas setelah dihukum berlari selama tiga jam nonstop oleh nenek dan ibu tirinya. Dia mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Anak di Birmingham,Alabama, Amerika Serikat (AS), Senin (20/2) lalu. Kemarin, aparat yang berwenang telah menahan nenek Savannah, Joyce Hardin Garrad, 46, dan ibu tirinya, Jessica Mae Hardin,27. Keduanya dijerat dengan pasal pembunuhan. 

Kisah ini bermula pada Jumat (17/2) lalu.Savannah dihukum berlari di halaman karena kedapatan memakan permen. Setelah tiga jam berlari, Savannah akhirnya pingsan. Joyce dan Jessica kalang kabut. Jessica lantas meminta pertolongan kepada nomor telepon darurat 911.




...dst




1 ) Rembuk Nasional Dorong Peningkatan Kinerja dan Integritas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan





02/23/2012

Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kembali menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) pada tanggal 26 s.d 28 Februari 2012. Kegiatan ini diselenggarakan di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdikbud, Bojongsari, Depok. Rembuknas kali ini rencananya akan dihadiri Wakil Presiden RI, Boediono, pada hari Selasa 28 februari 2012. Acara pembukaan akan disertai dengan pencanangan Zona Integritas, yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Mendikbud dengan Ketua BPKP; penandatangan Kontrak Kerja Pelaksanaan APBN 2012 antara Pimpinan Unit Utama dengan Penanggung Jawab Satuan Kerja (Satker), Penandatangan Pakta Integritas UN Jujur Berprestasi 2012, Deklarasi UN Jujur Berprestasi dan Pendidikan Anti Korupsi, serta peluncuran e-Monitoring Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Na'im, saat menggelar jumpa pers di Gerai Informasi, Kemdikbud, Kamis (23/02)....dst




ada link Website Rembuk nasional tapi seperti belum bisa akses ...^_^





>>>




2 ) Kemdikbud Akan Mulai Pencanangan Zona Integritas 





02/23/2012

Jakarta – Dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menandai dimulainya pencanangan Zona Integritas. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Na'im, dalam jumpa pers di Gedung C Kemdikbud, (23/02). Nota kesepahaman ini menjadi langkah awal dalam pencanangan Zona Integritas untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu kementerian/lembaga/Pemda yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggungjawabnya, yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya.




...dst




3 ) Kemendikbud Berlakukan Zona Integrasi Layanan Pendidikan





Jumat, 24 Februari 2012 02:09 WIB

JAKARTA--MICOM: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemangku kepentingan pendidikan akan mencanangkan komitmen zona integrasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pendidikan. Komitmen itu akan dicanangkan pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan pada 26-28 Februari mendatang. "Pencanangan Zona Integrasi itu akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Mendikbud dan Ketua BPKP," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na'im di Jakarta, Kamis (23/2). 




...dst




4 ) Kemdikbud Klaim Zona Bebas Korupsi





Kamis, 23 Februari 2012 , 15:20:00

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendeklarasikan sebagai instansi pemerintah bersih atau zona bebas dari tindakan korupsi. Sekjen Kemdikbud, Ainun Naim menerangkan dalam hal ini Kemdikbud akan bekerjasama dengan KPK dan BPKP. Rencananya, deklarasi itu akan kami realisasikan pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan pada 26–28 Februari 2012. "Dengan adanya deklarasi ini, kami berharap agar lebih gencar untuk bisa mensosialisasikan gerakan anti korupsi dan pengendalian gratifikasi," terang Ainun di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/3).




...dst




5 ) Wapres Akan Beri Arahan di Rembuk Nasional Pendidikan





Kamis, 23 Februari 2012 | 13:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono dijadwalkan akan menghadiri Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 26-28 Februari 2012, di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bojongsari, Depok.Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Naim mengatakan, Boediono akan hadir pada Selasa, 28 Februari 2012. Dalam kesempatan itu, Boediono yang juga merupakan Ketua Komite Pendidikan akan memberi pengarahan terkait dengan pembangunan dan pencapaian pendidikan nasional."Wapres akan hadir di hari terakhir. Belum pasti apa yang akan disampaikan, tapi yang jelas Beliau pasti akan memberikan pengarahan," kata Ainun kepada para wartawan, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/2/2012).




...dst




6 ) Banyak Kelemahan, Pendidikan Dipusatkan





Jum'at, 24 Februari 2012 , 05:50:00

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai gerah dengan desentralisasi pendidikan. Dalam agenda Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2012 pekan depan, akan dipastikan nasib kebijakan pendidikan nasional. Apakah tetap desentralisasi sesuai dengan semangat otonomi daerah. Ataukan akan ditarik lagi menjadi sentralisasi ala orde baru dulu. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud Ananto Kusuma Seta di Jakarta, Kamis (23/2). Ananto mengatakan, evaluasi desentralisasi pendidikan akan menjadi salah satu isu penting dalam rembuk nasional yang bakal dimulai Minggu malam depan (26/2) itu.




...dst




7 ) DPR: Pendidikan Dokter Harus Diatur Undang-Undang





JUM'AT, 24 FEBRUARI 2012 | 00:13 WIB

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Mahyuddin mengatakan sudah menjadi keharusan secara yuridis untuk Dewan Perwakilan Rakyat membuat, merumuskan dan menetapkan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran. "Ini sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada pasal 20 dan 21 DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang," kata Mahyuddin dalam seminar Relevansi Jenjang Formal Pendidikan kedokteran Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Kamis, 23 Februari 2012. Menurut Mahyuddin, UU tentang pendidikan kedokteran bukan hanya sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi. "UU ini penting untuk mengisi transisi hukum pendidikan kedokteran," ujarnya. Selama ini, kata dia, hukum mengenai pendidikan kedokteran belum ada dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan.




...dst




8 ) Indonesia dalam Kondisi Bahaya Narkoba





Jumat, 24 Februari 2012 | 06:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dalam keadaan bahaya narkoba dilihat dari kualitas dan kuantitas kejahatan serta kerugian yang ditimbulkan. Kerugian ekonomi lebih dari Rp 50 triliun per tahun. Jenis narkoba yang diperdagangkan kini meliputi heroin, kokain, dan sabu kualitas baik. Jumlah kejahatan meningkat dari 26.000 kasus pada 2010 menjadi 29.000 kasus pada 2011.Menurut Direktur Kejar Tangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Benny Mamoto kepada Kompas, Rabu (22/2/2012) malam, di Kantor BNN, kerugian Rp 50 triliun dihitung dari uang yang disedot ke luar negeri oleh bandar narkoba. Selain itu juga biaya rehabilitasi medis korban narkoba, dampak sosial, turunnya kualitas sumber daya manusia sebab cacat permanen otak, dan dampak samping berupa kejahatan dari mencuri hingga kekerasan.




...dst




9 ) Jurnal Ilmiah Mengubah Budaya Tutur ke Tulis





KAMIS, 23 FEBRUARI 2012 | 20:39 WIB

TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso mengatakan jurnal ilmiah mengubah Bangsa Indonesiadari bangsa bertutur menjadi bangsa yang menulis. "Ini urusan besar, kami harus ubah budaya tutur menjadi menulis," kata Djoko kepada Tempo di gedung D Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis, 23 Februari 2012. Menurut Djoko, harus ada yang berani memberlakukannya. "Saya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berani, kan untuk kemajuan bangsa," tuturnya. Kata dia, bangsa yang pintar adalah bangsa yang memiliki karya ilmiah dalam jumlah besar. 




...dst




10 ) Membuat Artikel Ilmiah Tak Sulit 





Friday, 24 February 2012

SEMARANG– Untuk membuat Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKM-AI) yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DP2M Dikti) Jakarta tidaklah sulit. "Sangat mudah sekali tinggal cari laporan-laporan, ganti formatnya, kirimkan, tunggu, kemudian ambil reward-nya," ujar staf ahli Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Unnes Tommi Yuniawan di sela workshop Wujudkan Karya Intelektual Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) melalui Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tulis (PKM-GT) di Gedung C7 Fakultas Ilmu Sosial, Kampus Sekaran, kemarin. 




...dst




11 ) 'Sosialisasi Jurnal Ilmiah Kurang Jelas'





Kamis, 23 Pebruari 2012 11:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Meski gencar dilakukan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sosialisasi terkait kewajiban mahasiswa membuat jurnal ilmiah dinilai kurang jelas. Sebab, menurut Rektor Universitas Atmajaya, Lanny Pandjaitan, kebijakan tersebut sebenarnya merupakan hal yang baik. "Rasanya kontroversi itu disebabkan miskomunikasi saja. Saya sudah menyarankan (kepada Kemendikbud) supaya kebijakan tersebut diperjelas," kata Lanny kepada wartawan usai bertemu Wapres Boediono di Istana Wapres, Kamis (23/2) pagi. Letak permasalahannya, kata Lanny, adalah persepsi sebagian besar orang bahwa jurnal yang dimaksud harus dalam bentuk hard-copy. Padahal sebenarnya jurnal tersebut boleh dalam bentuk tulisan di jurnal elektronik. "Pemerintah harus menjelaskan hal ini. Sangat disayangkan karena peraturan semacam itu dilontarkan tanpa penjelasan yang baik," ujarnya.




...dst




12 ) Publikasi Karya Ilmiah Jangan Tergesa-gesa





24 Februari 2012

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan bagi mahasiswa untuk memublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan. Rektor Universitas Al Azhar Indo nesia, Zulhar mengatakan, pada dasarnya pihaknya setuju dan mendukung program pemerintah untuk menaikkan jumlah karya tulis di Indonesia akan tetapi jangan dijadikan syarat kelulusan. Masih banyak kendala dan hal yang belum dipersiapkan secara matang dimana salah satunya adalah masih terbatasanya jumlah jurnal ilmiah. "Itu yang saya katakan bahwa penerapannya tergesa-gesa. Seharusnya, hal itu dilakukan secara bertahap. Setelah sekian tahun berjalan, baru bisa dijadikan sebagai syarat (kelulusan)," ujar Zulhar kepada Suara Merdeka, kemarin.




...dst




13 ) SNMPTN Jalur Undangan

Rekayasa Nilai Siswa, Akses 10 SMA Ditutup





Jumat, 24 Februari 2012 | 08:16 WIB

PADALARANG, KOMPAS.com - Sekitar 10 SMA tidak memperoleh kesempatan mengikuti jalur undangan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri karena terbukti merekayasa nilai rapor siswa tahun lalu. Akses sekolah-sekolah itu diblokir oleh panitia seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ketua Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), yang juga Rektor Institut Teknologi Bandung, Akhmaloka mengatakan, sekolah- sekolah itu berada di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. "Lamannya diblokir sehingga sekolah itu tidak bisa mengakses. Kata kuncinya (password) dinonaktifkan," kata Akhmaloka seusai mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Rabu (22/2) malam, di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.




...dst




14 ) Palsukan Data, Sekolah Diblacklist SNMPTN





Jum'at, 24 Februari 2012 09:10 wib

BANDUNG – Sejumlah sekolah tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur undangan pada tahun ini lantaran memalsukan data pada 2011 lalu. Menurut Ketua Panitia SNMPTN Akhmaloka, sekolah tersebut diindikasikan melakukan kecurangan. "Bisa dihitung dengan jari kok jumlahnya karena kurang dari 10 sekolah saja dan tersebar di berbagai daerah," kata Akhmalokas saat dihubungi kemarin.Dia menyebutkan, black list dilakukan panitia SNMPTN karena sekolah melakukan kecurangan terhadap data siswa yang akan mengikuti jalur undangan. Hal ini juga menyebabkan munculnya komplain dari para siswa yang merasa dirugikan atas kecurangan yang dilakukan sekolah dan melaporkannya ke panitia lokal setempat.




...dst




15 ) Paseban Gelar Try Out Online SNMPTN





Kamis, 23 Pebruari 2012 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Paseban.com menyediakan layanan try out SNMPTN secara online. Melalui try out, akan didapatkan prediksi dan seberapa besar peluang untuk masuk ke Universitas yang telah Anda pilih sebelumnya.Try out merupkan salah satu fitur yang ada aplikasi aplikasi Latihan SNMPTN Online Paseban. Untuk latihan, ada sekitar 3.000 database soal yang terus di-update hingga saat ini. Soal-soal yang dihadirkan pada aplikasi ini antara lain berasal RExa Education Care Bandung. Chairman Paseban.com Arief Hidayat menyatakan bahwa aplikasi SNMPTN online merupakan wujud kepedulian terhadap dunia Pendidikan di Indonesia. 




...dst




16 ) Perekrutan Guru Disiapkan Khusus





Kamis, 23 Februari 2012 , 16:16:00

JAKARTA—Bagi mahasiswa atau lulusan sarjana yang ingin menjadi seorang guru akan melewati proses seleksi yang semakin ketat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, hal itu disebabkan karena pemerintah akan melakukan perekrutan guru secara khusus yang lebih mengedepankan kemampuan dan tingkat kompetensi guru. Dari adanya kebijakan tersebut, lanjut Nuh, maka ke depannya tidak semua mahasiswa yang masuk di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan lainnya dapat menjadi guru."Tidak semua yang masuk di LPTK otomatis menjadi guru. Kita ingin menyiapkan guru secara khusus. Demikian juga profesi akan melekat dalam sistem pendidikan," jelas Nuh di Jakarta, Kamis (23/2).




...dst




17 ) Rahasia Sukses Tembus Beasiswa Fulbright





Kamis, 23 Februari 2012 09:11 wib

JAKARTA - Tidak bisa dimungkiri, menembus program beasiswa favorit adalah suatu tantangan berat. Salah satunya adalah beasiswa Fulbright dari The American Indonesian Education Foundation (Aminef).Tetapi, tidak perlu khawatir, Wakil Direktur AMINEF, Piet Hendrardjo, ketika melakukakn presentasi tentang beasiswa Fullbright di Universitas Lampung (Unila) baru-baru ini membeberkan rahasia sukses menembus program beasiswa ini. Rahasia sukses pertama adalah jangan melamar di ujung masa pendaftaran. "Tahun ini, deadline pendaftaran beasiswa Fulbright adalah 15 April 2012. Jika berminat, jangan tunggu hingga 14 April untuk mendaftar," kata Piet seperti disitat dari situs Unila, Kamis (23/2/2012), 




...dst




18 ) Penyebab ITS Belum Jadi Acuan Teknologi RI





Kamis, 23 Februari 2012 12:16 wib

JAKARTA - Kampus teknik di Jawa Timur ini telah menghasilkan banyak produk teknologi canggih. Tetapi, hingga saat ini nama Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) belum menjadi kiblat bagi perkembangan teknologi di Tanah Air. Padahal, kreativitas para civitas academica ITS dalam berbagai inovasi teknologi patut diacungi jempol. Sebut saja dalam bidang otomotif. Salah satu guru besar ITS dalam bidang Teknik Mesin, I Nyoman Sutantra, berhasil membuat teknologi Condensor Discharge Ignition (CDI) untuk mobil. Dia juga dapat berkolaborasi dengan Kanzen. Kerja sama ITS dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahkan menghasilkan berbagai teknologi pertahanan dan keamanan (hankam) seperti peledak, sistem radar, war game, dan masih banyak lagi. Meski demikian, TNI justru tetap mengimpor produk hankam. Menurut guru besar ITS, Profesor Gamantyo Hendrantoro, salah satu penyebab ITS tidak menjadi acuan dalam dunia teknologi di Indonesia adalah kendala dalam pendanaan penelitian. Jumlah dana penelitian yang diterima ITS, tidak sejalan dengan pendapatan dari kerja sama dengan lembaga atau pihak di luar ITS. 




...dst




19 ) ITB Ditantang Buat Converter Kit





Kamis, 23 Februari 2012 12:28 wib

BANDUNG - Institut Teknologi Bandung (ITB) diminta membuat converter kit untuk menghadapi konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Direktur Bisnis Sistem Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Eli Sinaga mengatakan, pembuatan alat konversi tersebut sebenarnya mudah. Saat ini pemerintah menargetkan 1.000 unit converter kit per tahun. "Bengkel ITB tidak kalah dengan Esemka. Masa Esemka bisa bikin mobil, ITB tidak bisa bikin converter kit?" kata Eli dalam Seminar Konversi Gas Untuk Kendaraan Bermotor: Optimalisasi Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas di Aula Barat ITB, Kamis (23/2/2012).




...dst 




20 ) Senat dan FKK Usakti Sepakat Tolak Eksekusi





Jumat, 24 Februari 2012 | 00:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan kembali melaksanakan eksekusi atas senat Universitas Trisakti (Usakti), Jalan Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat, pada 28 Februari 2012. Menanggapi rencana tersebut Senat Usakti bersama Forum Komunikasi Karyawan (FKK) Usakti sepakat untuk mengadakan aksi penolakan. "Para Dekan dan Ketua Jurusan dari seluruh Fakultas di Usakti hadir dalam rapat tadi yang juga diikuti oleh seluruh pimpinan admistratif yang membawahi sekitar 2.000 orang dosen dan staf tegas menolak rencana eksekusi tersebut," kata Advendi Simangunsong, Juru Bicara FKK Usakti dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Kamis (23/2/2012).




...dst




21 ) Wow, Mahasiswa Indonesia Timur Kuliah via Skype





Kamis, 23 Pebruari 2012 23:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Paguyuban Konsorsium PTN Kawasan Timur Indonesia (KPTN KTI) menggagas Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) memanfaatkan teknologi skype yang memungkinkan dosen dengan mahasiswa bertatap muka meski lokasinya berjauhan. Hal itu dilakukan untuk menyiasati keterisolasian geografis dan memacu terpenuhinya sumberdaya manusia yang berkualifikasi magister dan doktor yang berkualitas. Gagasan tersebut mengemuka pada Rapat Kerja KPTN KTI di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibuka Ketua KPTN KTI Prof Frans Umbu Data yang juga Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, kata Kepala Humas Universitas Hasanuddin (Unhas) Dahlan Abubakar melalui telepon selular Kupang-Makassar, Kamis (23/2) malam. Kuliah yang memanfaatkan skype , para mahasiswa dapat berkomunikasi langsung dengan para dosen. "Tinggal mahasiswa memiliki laptop yang diperlengkapi dengan kamera dan program studi mana yang akan dijadikan program unggulan tiap perguruan tinggi," ujar Wakil Rektor I Unhas Prof Dr Dadang Ahmad Suriamiharja, yang memimpin rapat Komisi Pendidikan dan Pengajaran Raker.




...dst




22 ) Kemenristek kembangkan kawasan sentra peternakan di NTB





Kamis, 23 Februari 2012 12:56 WIB | 

Mataram (ANTARA News) - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) hendak mengembangkan kawasan sentra peternakan nasional di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), guna mendukung pencapaian target swasembada daging 2014. "Pengembangan kawasan sentra peternakan nasional itu patut didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, agar bersinergi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya," kata Asisten Deputi Iptek Industri Kecil Menengah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) Santosa Yudo Warsono, ketika menjelaskan upaya pengembangan kawasan sentra peternakan nasional itu, di Mataram, Kamis. Ia mengatakan, Indonesia memiliki daerah unggulan untuk dijadikan pusat daging nasional, dan wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi untuk itu karena telah menjadi kawasan pembibitan sapi sejak lama.




...dst




23 ) Dosen Bersertifikasi Masih Minim





Jum'at, 24 Februari 2012 10:11 wib

PALEMBANG – Kopertis Wilayah II mencatat dosen di wilayah kerjanya yang memiliki sertifikasi masih sangat minim. Padahal, hal itu berpengaruh terhadap akreditasi perguruan tinggi.Minimnya sertifikasi juga berdampak bagi kesejahteraan tenaga pengajar di perguruan tinggi (PT), khususnya swasta di daerah tersebut. "Hal ini memang masih menjadi permasalahan kita, padahal sertifikasi dosen itu berpengaruh terhadap kualitas pendidikan pada sebuah perguruan tinggi. Ini juga yang sedang didorong oleh Dikti, dengan memfasilitasi beasiswa untuk jenjang pendidikan S- 2," kata Sekretaris Pelaksana Kopertis II H Abdurrahim pada pada pembukaan seminar dan pendidikan dokter pendidik klinik (preceptor) di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang (FK UMP), kemarin. Seminar tersebut akan berlangsung hingga 25 Februari mendatang. 




...dst




24 ) MIP Undip Disarankan Ambil Kekhususan





24 Feberuari 2012

SEMARANG - Magister Ilmu Politik (MIP) Undip disarankan ambil kekhususan. Lang kah tersebut dinilai bisa membawa lembaga pendidikan pasca sarjana itu beda dibanding kampus lain. Usulan itu terung kap dalam Lokakarya Updating Kuriku lum yang diadakan di Hotel Grasia Senin (20/2).Prof FX Sugiyanto misalnya, memberi saran agar MIP memasukkan kurikulum kajian korupsi secara mendalam. "Jadi korupsi bi sa dikaji dari berbagai pende kat an seperti budaya atau politik," ujarnya. Usulan tersebut mendapat sambutan dari akademisi lain, seperti Dr Turnomo Rahardjo dan Dr Hedi Pudjo Santoso. Me nurut mereka, cakupan kuri kulum saat ini harus ditambah dengan sesuatu yang membuat MIP Undip unggul.




...dst 




25 ) IBM Berkomitmen Kembangkan Pendidikan Berbasis Digital





Jumat, 24 Pebruari 2012 06:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--IBM Indonesia berupaya mengembangkan pendidikan nasional menuju era digital karena memiliki solusi teknologi informasi yang terintegrasi bagi industri pendidikan di Tanah Air. "Kami yakin dengan memfasilitasi akses menuju dunia pendidikan yang lebih pintar dapat mewujudkan ekonomi yang lebih pintar dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia," kata "Territory Leader Central Indonesia" IBM Indonesia, Tienniwaty, di Surabaya, Kamis. Menurut dia, beragam upaya memenuhi kebutuhan sistem pendidikan pintar melalui berbagai inovasi dari perangkat keras, piranti lunak, layanan yang mudah diinstal dapat dikelola dengan harga terjangkau.




...dst




26 ) Pakar: 'E-Learning' Cocok Untuk Geografis Indonesia





Jumat, 24 Pebruari 2012 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sistem e-learning atau pembelajaran elektronik cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang terpisah antarpulau, kata pakar teknik informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Yudi Prayudi. "Oleh karena itu, sistem e-learning perlu diterapkan dalam pelaksanaan proses pendidikan di Indonesia, khususnya di jenjang perguruan tinggi," katanya di Yogyakarta, Jumat (24/2).




...dst




27 ) "Belanja" Informasi di Pameran Pendidikan Selandia Baru





Jumat, 24 Februari 2012 | 06:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 13 perguruan tinggi Selandia Baru akan hadir dalam pameran pendidikan Selandia Baru (New Zealand Education Fair) yang akan berlangsung di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, pada 25 Februari mendatang. Berminat "belanja" informasi studi di Selandia Baru? Program Manager New Zealand Education Fair Christina Dewi mengungkapkan, banyak informasi menarik yang bisa didapatkan pengunjung dalam pameran pendidikan Selandia Baru yang baru pertama kali digelar ini. Ia mengungkapkan, kualitas pendidikan di negara tersebut juga tinggi. Setidaknya, delapan dari dua puluh perguruan tinggi di Selandia Baru masuk dalam jajaran perguruan tinggi di dunia.




...dst




28 ) Mau S-3 Murah? Ke Selandia Baru Saja





Kamis, 23 Februari 2012 15:35 wib

JAKARTA - Kamu tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan program doktoral di luar negeri? Dengan biaya sekira USD4.000 kamu sudah bisa mendapatkan gelar PhD dari Selandia Baru.Hal ini disampaikan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia David Taylor dalam acara diskusi pendidikan tinggi di Selandia Baru. "Untuk mendapatkan gelar PhD di Selandia Baru, para pelajar Indonesia cukup mengeluarkan biaya USD4.000 yang mungkin lebih murah dibandingkan kuliah S-3 di dalam negeri," kata Taylor di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2012).




...dst




29 ) Pameran Pendidikan Jepang di Jakarta





Jumat, 24 Februari 2012 | 11:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Jepang melakukan jemput bola dalam pengenalan institusi pendidikannya. Minggu (26/2/2012) lusa akan digelar Japan Education Fair in Indonesia (JEFI) ke-8 di Hotel Sari PanPacific yang digagas PT Pandan International. Richard Susilo, Komisaris Pandan College dan Pandan International, Jumat (24/2/2012), menjelaskan, dalam pameran kali ini Menteri pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh direncanakan hadir. Program JEFI ini bisa dikatakan sebagai upaya jemput bola Jepang di bidang pendidikan karena lembaga pendidikan. Sebab, institusi pendidikan Jepang mulai kekurangan pelajar akibat jumlah penduduk mudanya yang praktis jauh semakin sedikit saat ini.




...dst




30 ) 286 Ribu Peserta Ikuti Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru 





02/23/2012

Kab. Bandung Barat, Rabu (22 Februari 2012)-- Kegiatan uji kompetensi awal bagi para guru yang telah memenuhi syarat akan dilaksanakan serentak pada 25 Februari 2012 dipusatkan di kabupaten kota seluruh Indonesia. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) akan mengkoordinasikan bersama dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan dinas pendidikan di kabupaten kota. Uji kompetensi diikuti oleh sebanyak 286 ribu peserta.Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad NUh pada pada Rapat Koordinasi Terpadu Penjaminan Mutu Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kota Se Jawa Barat di LPMP Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Rabu (22/02/2012).




...dst




31 ) Inilah 9 Pungutan 'Modus Korupsi' BOS





Kamis, 23 Pebruari 2012 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT - Sembilan jenis pungutan penyebab dugaan korupsi bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2010 berhasil terangkum oleh Garut Governance Watch (GGW). Laporan tersebut kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. "Ada sembilan jenis pungutan dugaan korupsi dana BOS tahun 2010 yang dilakukan oknum birokrat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan kerugian negara diperkirakan Rp3 sampai Rp7 miliar," kata Sekjen GGW, Agus Rustandi, Kamis (23/2). Jenis pungutan yang berhasil terungkap oleh GGW berdasarkan laporan sejumlah sekolah, kata Agus, yakni oknum birokrat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut yang meminta sejumlah uang kepada setiap sekolah tingkat SD dan SDLB penerima dana BOS.




...dst




32 ) Esemka Mantap Jalani Uji Akhir 





Friday, 24 February 2012

SOLO– Mobil Esemka akan segera mengakhiri penantian panjangnya. Pagi ini, mobil buah karya pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) bidang automotif di Solo ini memulai perjalanannya ke Jakarta dan Tangerang guna mendapat pengakuan akhir dari pemerintah. Selembar sertifikat lulus uji emisi dari Balai Thermodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Tangerang Selatan Banten merupakan dambaan siswa SMK untuk mewujudkan mimpi mobil Esemka menjadi mobil nasional. Semenjak Tadi malam,mobil Esemka berada di Solo Technopark (STP) untuk menjalani prosesi Jamasan, sebuah ritual tradisional Jawa terhadap benda yang dianggap pusaka.




...dst 




33 ) Sukiyat Rela Kata Kiat Dihapus dari Mobil Esemka 





JUM'AT, 24 FEBRUARI 2012 | 10:38 WIB

TEMPO.CO, Surakarta - Mobil rakitan siswa sekolah menengah kejuruan di Surakarta, yang kemudian menjadi mobil dinas Wali Kota Solo Joko Widodo dan Wakil Wali Kota Hadi Rudyatmo, dipatenkan dengan nama Esemka. Awalnya nama mobil yang dibandrol dengan harga Rp 95 juta per unit itu adalah Kiat Esemka. Sukiyat, pemilik bengkel Kiat Motor, yang ikut membidani lahirnya mobil itu, rela identitasnya dicabut.

Nama Kiat memang merujuk kepada Kiat Motor, bengkel bodi dan finishing mobil di Klaten, Jawa Tengah. Belakangan, nama Kiat dihapus dari bodi mobil sehingga namanya menjadi Esemka saja.




...dst